FOPHI Desak Penghentian Program MBG: Jangan Korbankan Pendidikan demi Kebijakan Populis
Keterangan Foto: Ketua FOPHI, Rudy Marjono. Jakarta - Forum Penegakan Hukum Indonesia (FOPHI) mendesak pemerintah untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengembalikan fokus anggaran negara pada sektor pendidikan yang merupakan mandat konstitusi. Ketua FOPHI, Rudy Marjono, menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh didasarkan pada pencitraan atau populisme jangka pendek, melainkan harus berpijak pada prinsip konstitusionalitas, efektivitas, dan keselamatan publik. “Negara tidak boleh mempertaruhkan masa depan pendidikan hanya demi program yang secara implementasi terbukti menimbulkan persoalan. Jika anggaran pendidikan terdampak, maka ini bukan sekadar kebijakan keliru, tetapi berpotensi inkonstitusional.”ungkapnya kepada awak media Majalah CEO di Jakarta,kamis 26/2/2026. Pendidikan adalah Hak Konstitusional, Bukan Opsi Politik. Pasal 31 UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/A...