GLOBAL TV.MY.ID

  BOGOR  - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor, menindaklanjuti terkait dugaan kasus pencabulan terhadap anak yang menimpa para korban AB(15), FZ (13), RZ (7), oleh terduga pelaku RB (75), di Gunung Putri, beberapa waktu lalu. Melalui Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Waspada, S.Ag., MM yang ditemui disela-sela aktivitasnya di kantor KPAD Kabupaten Bogor, Jalan K.S. Tubun, Bogor Utara, Rabu (24/6/2026), < menyampaikan kecaman keras terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. "Dengan adanya beberapa kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bogor, KPAD Kabupaten Bogor sangat mengecam keras tindakan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dimandatkan dalam undang-undang perlindungan anak, dan pelakunya harus secepatnya ditangkap", tegas Waspada. Namun demikian, terkait kasus yang di maksud, dirinya mengakui bahwa hingga saat ini, KPAD Kabupaten Bogor belum menerima pelaporan baik yang diajukan para orang tua korban, atau mela...

    Caption Foto : Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk beserta jajaran subholding-nya pada Rabu, 24 Juni 2026. Jakarta – Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dalam meregulasi platform Over-the-Top (OTT) asing yang beroperasi di Indonesia. Regulasi dibutuhkan agar platform digital global tersebut memberikan kontribusi yang adil dan nyata bagi industri telekomunikasi serta masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk beserta jajaran subholding-nya pada Rabu, 24 Juni 2026. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan bahwa persoalan platform OTT asing yang beroperasi di Indonesia bukan lagi sekadar urusan bisnis biasa, melainkan menyangkut kedaulatan digital nasional. Pasar Indonesia Jangan Hanya Dimanfaatkan Polit...

  CEO GRUP - B andung Barat – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polda Jawa Barat melalui Dit Intelkam Polda Jabar melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial berupa penyaluran air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Rabu (24/6/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB tersebut dilaksanakan di tiga lokasi berbeda, yaitu Komplek Katumiri Grand Hill Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong, Komplek Pondok Padalarang Indah Desa Padalarang Kecamatan Padalarang, serta Kampung Cibuana Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat. Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi keterbatasan akses air bersih akibat kondisi musim kemarau dan berkurangnya debit sumber air di sejumlah wilayah. Di Komplek Katumiri Grand Hill, bantuan air bersih disalurkan kepada sekitar 40 Kepala Kelua...

     Jakarta, Pada hari Rabu, 24 Juni 2026 – PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Praktisi Hukum dan Pajak dan didukung oleh Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia menyelenggarakan webinar dengan topik “ Kupas Tuntas Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 ” Strategi Kepatuhan Perseroan di Era Digital: Memahami Kewajiban Baru, Pengesahan, RUPS, dan Pelaporan Tahunan PT.  Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Corporate Secretary, Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak, Akademisi, maupun pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif berbagai Buperubahan yang diperkenalkan melalui Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dari PT. Bina Indocipta Andalan dan Bapak Jhon Eddy selaku Moderator dari Praktisi Hukum & Pajak. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA., selaku Praktisi Hukum & Pajak, d...

   CIBINONG – Proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau Skywalk Tegar Beriman di kawasan Cibinong kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan waktu pelaksanaan proyek, transparansi sumber pendanaan, hingga aspek keselamatan konstruksi yang kini telah digunakan masyarakat. Berdasarkan dokumen kontrak bernomor 126/Kontrak/MAP/I/2026 dan 186/SKP/JTBC/ABG/I-2026, proyek yang dikerjakan PT Arga Bina Group Engineering tersebut dijadwalkan selesai dalam waktu 130 hari kalender, terhitung sejak 14 Januari hingga 23 Mei 2026. Namun hasil pantauan di lapangan pada 21 Juni 2026 menunjukkan pekerjaan masih berlangsung. Beberapa bagian bangunan terlihat masih dalam proses penyelesaian, termasuk pekerjaan pengecatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan karena sebelumnya proyek tersebut telah diresmikan pada 30 Mei 2026. Perbedaan kondisi fisik antara saat peresmian dan kondisi terkini menjadi bahan diskusi di kalang...

      Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Gelar  sidang  perkara terdakwa MI selaku Direktur Utama (Dirut) PT ACM dengan dugaan penipuan dan penggelapan sengketa saham perusahaan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), di Pengadilan negeri Jakarta Pusat, Senin (22/06/2026). Jaksa Penuntut Umum hadirkan Ahli Perseroan Terbatas dari Universitas Indonesia (UI) Rouli Anita Velentina untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa.  Kuasa Hukum Terdakwa Dirut PT ACM, Rudy Marjono,S.H. Kepada awak media menjelaskan  bahwa Lahirnya Hak atas Pemegang Saham terkait masalah deviden itu baru bisa ditagihkan setelah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurutnya,Apakah ada laba bersih setelah dipotong cadangan wajib, biaya operasional, baru ada laba bersih. Lalu bicara masalah deviden,”ungkap Rudy Marjono,S.H. Ditambahkannya bahwa, sepanjang itu belum dilakukan, maka itu hanya sebagai potensi hak tagih belu...