GLOBAL TV.MY.ID

    Jakarta, 14 Juni 2026 - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PASTI (Pengacara dan Aktivis SejaTI) menyambut baik disahkannya Undang-Undang Polri pada tanggal 9 Juni 2026 yang mengatur penyesuaian batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang telah disahkan tersebut, batas usia pensiun anggota Polri ditetapkan menjadi 59 tahun bagi anggota berpangkat Tamtama dan Bintara, serta 60 tahun bagi anggota berpangkat Perwira. Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen negara dalam memberikan penghargaan atas dedikasi, loyalitas, pengalaman, dan pengabdian panjang para anggota Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia. DPP PASTI menilai bahwa pengalaman dan kematangan anggota Polri merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, tantangan keamanan yang semakin dinamis, serta tuntutan pelayanan publ...

   CEO GROUP | Bandung - Biro SDM Polda Jawa Barat berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengembangkan inovasi pascapanen berupa Solar Dryer Home Presisi, teknologi pengering jagung bertenaga surya yang dirancang untuk membantu petani menjaga kualitas hasil panen dan meningkatkan nilai jual komoditas jagung. Inovasi ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. ‎ ‎Setelah sebelumnya dibangun di Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu, Polda Jabar kini memulai pembangunan unit ketiga Solar Dryer Home Presisi di Desa Rende, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Pembangunan dimulai pada 11 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 19 Juni 2026 untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Kiwari. ‎ ‎Kepala Biro SDM Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Fadly Samad, mengatakan bahwa Program Ketahanan Pangan merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan sinergi selu...

Jakarta, Pada hari Kamis, 11 Juni 2026  PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Direktorat Humas DJP dan didukung oleh Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia menyelenggarakan webinar dengan topik "Kupas Tuntas PMK 136 Tahun 2024” Tentang Pengenaan Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) sebesar 15% bagi perusahaan multinasional di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya edukasi publik dalam merespons perubahan kebijakan fiskal yang terus berkembang. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Fany selaku Moderator dari PT. Bina Indocipta  Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H.,M.H., M.Kn., BKP., CTA., selaku Praktisi Hukum & Pajak, dalam penyampaian opening speechnya beliau menyampaikan Lahirnya PMK 136 Tahun 2024 adalah bagian dari langkah strategis Indonesia dalam merespons perkembangan perpajakan global, khususnya terkait penerapan Pajak Minimum Global a...

         RESMI DIDEKLARASIKAN, PASTI HADIR MENJADI WADAH PERSATUAN PENGACARA DAN AKTIVIS SEJATI INDONESIA Jakarta, 11 Juni 2026 - Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah resmi berdiri *PASTI (Pengacara dan Aktivis SejaTI)* sebagai organisasi yang menjadi wadah pemersatu bagi para pengacara dan aktivis dari berbagai latar belakang untuk berhimpun, berkumpul, bersinergi, dan berjuang bersama dalam mewujudkan keadilan, kebenaran, serta pengabdian kepada masyarakat. PASTI didirikan pada hari *Jumat, 10 Oktober 2026* di Jakarta, sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan organisasi yang mampu menjembatani kolaborasi antara profesi advokat dan para aktivis sosial, kemasyarakatan, serta pejuang keadilan dalam satu semangat perjuangan yang sama. PASTI lahir dari kesadaran bahwa penegakan hukum dan perjuangan sosial membutuhkan sinergi yang kuat antara para profesional hukum dan para aktivis yang memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan...

Keterangan Foto: Kementerian Imipas Disomasi Terkait Dugaan Paspor Ganda Anak di Bawah Umur via Atensi Pejabat Jakarta -- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di sektor keimigrasian diuji. Tim Kuasa Hukum. NU. BOGOR RAYA. LAW FIRM  dan Puspita Sukardi & Partner Law Firm  resmi melayangkan somasi serta surat permohonan pemblokiran dokumen perjalanan ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Senin (8/6). Langkah hukum ini ditempuh akibat adanya dugaan penerbitan paspor ganda di luar prosedur kedinasan (Standard Operating Procedure) terhadap anak di bawah umur berinisial GI. Langkah hukum ini ditempuh akibat adanya dugaan penerbitan paspor ganda di luar prosedur kedinasan (Standard Operating Procedure/SOP) terhadap anak di bawah umur yang saat ini diduga berada di luar negeri. Sukardi, S.H., M.H., M.M. Tim Kuasa Hukum LS (pelapor), menegaskan bahwa tindakan administrasi yang dilakukan oleh oknum institusi imigrasi tersebut diduga kuat m...

Keterangan Foto : NU Bogor Raya Law Firm Sambangi KPK, Serahkan Surat Apresiasi Sekaligus Desak Pengusutan Atensi Wamen Terkait Dugaan Paspor Ganda Jakarta-- Tim kuasa hukum LS,yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal NU  Bogor Raya Law Firm, dan. Selaku Juru Bicara, Endang Supriyatna, S.H., mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertujuan memberikan surat sebagai bentuk apresiasi atas respons KPK terdahulu, sekaligus mendesak penanganan serius terkait dugaan pelanggaran dokumen keimigrasian anak di bawah umur yang melibatkan atensi pejabat tinggi. ​Langkah penyampaian laporan ini dilakukan setelah keluhan masyarakat yang disampaikan tim hukum melalui konferensi pers sekitar dua minggu lalu didengar oleh KPK. Kendati demikian, berdasarkan informasi yang berkembang, tim hukum menilai arah penanganan yang sempat disampaikan KPK masih perlu diperluas agar menyentuh keadilan sebagai warga negara sehingga segera diambil tindakan.  "Tetapi dalam hal ini KPK ...