GLOBAL TV.MY.ID

   Banjarbaru, Rabu (21/1/2026) — Sidang lanjutan perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2025/PN BJM yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Selasa (20/1/2026), menghadirkan agenda pemeriksaan bukti surat dari Turut Tergugat (LBH Lekem Kalimantan) serta pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat, M. Hafidz Halim, S.H. Dalam persidangan tersebut, Penggugat menghadirkan lima orang saksi, yakni Muhammad Naufal, S.H., Teguh Angga Maulana, Normilawati, S.E., S.H., Muliadi, dan Deddy Ramdani, S.H. Kelima saksi memberikan keterangan yang dinilai signifikan dalam mengungkap fakta-fakta terkait status kepengurusan LBH Lekem Kalimantan serta dugaan ketidaksahihan sejumlah dokumen yang diajukan pihak lawan yang mengaku-ngaku sebagai Ketua dan Sekretaris LBH Lekem Kalimantan Selatan sejak 2018. Tim Hukum Penggugat, Rita Ria Safitri, S.H., bersama Griana dwinisa, menegaskan bahwa kesaksian para saksi secara konsisten memperkuat dalil gugatan kliennya. “Dari seluruh keterangan saksi hari ini, te...

      Tigaraksa -  Tim hukum lengkap PASTI hadir memenuhi kewajiban hukum dalam sidang pertama (I) di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa sebagai pihak Penggugat. Sebaliknya, pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak menunjuk kuasa hukum maupun perwakilan, sehingga ketidakhadiran tersebut dicatat secara resmi dalam berita acara persidangan.  Tim hukum lengkap PASTI hadir secara penuh dan tepat waktu dalam sidang pertama (I) di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa sebagai pihak Penggugat, sebagai wujud kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum. Namun demikian, pihak Tergugat sama sekali tidak hadir dan tidak menunjuk kuasa hukum maupun perwakilan apa pun, sehingga menunjukkan sikap tidak kooperatif, mengabaikan panggilan resmi pengadilan, serta meremehkan kewibawaan lembaga peradilan. Ketidakhadiran tersebut secara tegas dicatat dalam berita acara persidangan dan menjadi dasar hukum bagi kelanjutan proses sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. PERNY...

               Keterangan Foto : . Ketua Umum DPP Asprumnas, M Syawali P, SE , MM.  CEO  GROUP-  Pemerintah Resmi Memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai hari ini, Jumat (2/1/2026). Kedua regulasi pidana baru ini diberlakukan dengan berdasarkan UU No 1 Tahun 2023, dan UU No 13 Tahun 2024. Ketua Umum DPP Asprumnas (Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Rumah Nasional) M Syawali P, SE., MM. Angkat bicara T erkait Berlaku nya KUHP dan KUHAP Baru. k epada Awak media ketika berhasil mewawancarai, mengatakan bahwa, Penerapan KUHP dan KUHAP yang asli buatan Indonesia, tentu sangat membanggakan kita semua. Selama ini kita menggunakan produk kolonial setidaknya sudah beratus tahun, dari mulai kita dijajah sampai kita merdeka, revolusi, orde Baru hingga pasca Reformasi.jelasnya kepada. Media CEO GROUP, di Jakarta, Selasa 20/1/2026. Ketua Umum DPP Asprumnas (Asosiasi Pen...

  Jakarta - Penyanyi muda berbakat asal Indonesia, Icha Yang, kembali sukses mencuri perhatian publik internasional lewat penampilannya yang memukau di panggung Tiongkok. Pelantun lagu “Mungkin Kamu Yang Lupa” ini tampil di Provinsi Jiangshu dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat setempat. Dikenal sebagai penyanyi multi talenta dengan kemampuan all genre, Icha membuktikan kualitas vokalnya dengan membawakan lagu “Cinta Karena Cinta” dalam dua versi bahasa, yakni Indonesia dan Mandarin. Tak berhenti di situ, ia juga tampil percaya diri menyanyikan lagu Kantonese legendaris milik Jacky Cheung berjudul “Er Lang Chuan Shuo”, yang dikenal memiliki tingkat kesulitan vokal tinggi. Penampilan tersebut langsung mencuri perhatian dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penonton Tiongkok. Dengan teknik vokal yang matang, kontrol napas yang stabil, serta kemampuan menjangkau nada tinggi dengan tenang dan bertenaga, Icha menunjukkan kualitas suara emas yang memukau. Mengungkapkan ...

   Kotabaru — Penanganan laporan yang menyeret nama advokat M. Hafidz Halim, S.H., oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kotabaru, AKP Shoqif Fabrian Y., S.T.K., S.I.K., M.H., menuai sorotan tajam dari kalangan advokat dan pemerhati hukum. Proses penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi mengarah pada dugaan kriminalisasi profesi advokat. Jumat (16/1/2026). Sorotan ini mencuat lantaran laporan polisi tertanggal 4 Desember 2025 yang menjadi dasar penanganan perkara diduga keliru sejak awal, baik dalam penentuan organisasi advokat, alamat korespondensi, hingga langkah-langkah penyidikan yang dinilai melampaui kewenangan hukum. Laporan tersebut berangkat dari dugaan penggunaan kewenangan sebagai advokat melalui organisasi Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (P3HI) oleh Wijiono, S.H., selaku Sekretaris Jenderal P3HI, terkait aktivitas hukum Hafidz Halim di Pengadilan Negeri Kotabaru pada periode Febr...

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) dalam waktu dekat. BP3R berfungsi memutus mata rantai persoalan perumahan dan mempercepat penyediaan hunian nasional yang terpadu serta berkelanjutan. "Presiden Prabowo telah menyiapkan pembentukan BP3R pekan depan," jelas Utusan Khusus Presiden Hashim Joyohadikusumo, Kamis 15 Januari 2026.  Presiden Prabowo, sambung Hashim menunjuk Fahri Hamzah sebagai Kepala BP3R dan akan mengumumkan kepengurusan," jelas  Wacana pembentukan BP3R langsung menguatkan nama Fahri Hamzah sebagai figur yang dipercaya lingkaran pemerintahan untuk memimpin lembaga strategis tersebut. Hashim menegaskan bahwa Fahri tetap menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus bertanggung jawab sebagai Kepala BP3R. Hashim menyebut pembentukan BP3R bertujuan menerobos berbagai rintangan pembangunan perumahan dan memastikan hambatan lintas sektor dapat ditangani ce...