GLOBAL TV.MY.ID

  Depok – Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan. Namun, di tengah pesatnya perkembangan perkotaan, masih terdapat masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian TNI Angkatan Darat melalui Program TNI AD Manunggal Air, sebuah program yang diwujudkan melalui pembangunan sumur bor beserta sarana pendukungnya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam podcast bersama Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Ginanjar Wahyutomo, yang dipandu host Sani, Kamis (13/08). Dalam podcast bertema “TNI AD Manunggal Air: Mengalirkan Kehidupan, Menguatkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat”, Kolonel Inf Ginanjar Wahyutomo menjelaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat yang dilaksanakan jajaran TNI AD sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. “Program TNI AD Manunggal Air merupakan salah satu progr...

    Keterangan Foto : Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Prof.Dr.H.Paiman Raharjo,M.Si, Anggota Penasehat Pergubi yang juga Rektor Universitas Jakarta Internasional. Jakarta,Senin,10 Agustus 2026 merupakan Momentum Bersejarah di mana DPP Perhimpunan Guru Besar Indonesia (Pergubi) bertemu Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Semua Guru Besar yang hadir diberi kesempatan untuk Menyampaikan pendapatnya di hadapan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Hadir dalam delegasi Pergubi antara lain : Prof.Dr.Gimbal Doloksaribu; Prof.Dr.H.Paiman Raharjo,M.Si, Prof.Dr.Istianingsih; Prof.Dr.Candra Setiawan; Prof.Dr.Bomer Pasaribu; Prof.Dr.Haryono Umar; Prof.Dr.Ariawan Gunadi; Prof.Dr.Ir.Johni Jonathan Numberi; Prof.Dr.Murpin Josua Sembiring; Prof.Dr.Hoga Saragih; Prof.Dr.Cecep Darmawan; dan Prof.Dr.Tiolina. Dalam pertemuan tersebut, Pergubi menyampaikan 6 pokok usulan strategis yakni : 1...

   JAKARTA | (media).com - Ketua Umum DPR RI, Jalih Pitoeng mendukung agenda Presidium Konstitusi yang akan menggelar Kongres Rakyat Indonesia yang mengusung tema besar yaitu mengembalikan dan atau menerapkan Kembali UUD 18 Agustus 1945. Menurut penggagas sekaligus ketua umum Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia (DPR RI), Jalih Pitoeng, bahwa ide dan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli dan bukan hasil amandemen tersebut bukanlah hal yang baru. Akan tetapi, Presidium Konstitusi dibawah asuhan almarhum Jenderal Try Sutrisno dan Ichsanuddin Noorsy terus melakukan kajian-kajian mendalam secara komprehensif terus dilakukan. Sehingga, salah satu anggota Pokjatap (Kelompok Kerja Tetap) yang mengkaji sekaligus mencari solusi demi menentukan arah pembangunan bangsa, Jalih Pitoeng sangat mendukung rencana kongres rakyat tersebut. Menurutnya, berbagai persoalan bangsa yang terjadi saat ini adalah merupakan rangkaian yang terus bergulir. Terutama pasca Reformasi yang di...

   JAKARTA - Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Kantor Cabang Jember, Jawa Timur, memasuki babak baru. Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke sejumlah aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kejaksaan Agung, Kortas Tindak Pidana Korupsi Polri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan laporan yang tidak hanya menyoroti persoalan pada level kantor cabang, tetapi juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam tata kelola, pengawasan, serta mekanisme penyaluran KUR di tingkat manajemen bank. Dalam rencana laporannya, FORMASI menyebut sejumlah jajaran direksi BNI, termasuk Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan dan Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar. Selain itu, nama sejumlah direktur lainnya juga disebut FORMASI, yakni ...

         Gebrakan Solidaritas Pers: Saat Kebenaran Diintimidasi, Bareskrim Harus Bertindak JAKARTA  — Di tengah hingar-bingar peradaban digital, tatanan demokrasi kembali diuji oleh tindakan primitif yang berupaya membungkam kebenaran. Pengaduan resmi gabungan jurnalis dari Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum bersama LBH NU Bogor Raya Law Firm, Nomor: 077/NBR-SMK/VIII/2026, kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri menjadi bukti nyata bahwa pers nasional sedang melancarkan perlawanan sengit terhadap praktik intimidasi. Laporan tersebut menyeret tiga nama terlapor: Iki Dulagin (Kuasa Hukum Danny Septriadi Djayaprawira), stafnya Fajrin, serta pihak berinisial DS. Ketiganya diduga kuat melancarkan tindak pidana berupa pengancaman, intimidasi, percobaan penyuapan, hingga upaya sistematis untuk menghalang-halangi tugas jurnalistik. Merespons perselisihan yang kian meruncing, Solidaritas Media menggelar konferensi pers di Jakarta Pusat p...

     Solidaritas Media Untuk Penegakan Hukum dan Advokat Desak Bareskrim Polri Usut Dugaan Intimidasi Terhadap Jurnalis JAKARTA — Perkembangan kasus laporan pengaduan yang dilakukan  gabungan jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum bersama LBH NU Bogor Raya Law Firm dengan Nomor: 077/NBR-SMK/VIII/2026 yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri terkait mengadukan 3 orang terlapor, yakni Iki Dulagin (Kuasa Hukum Danny Septriadi Djayaprawira) bersama stafnya Fajrin, serta pihak terkait berinisial DS, atas dugaan tindak pidana ancaman, intimidasi, percobaan penyuapan, hingga upaya sistematis menghalangi tugas jurnalistik. Menyingkapi hal persoalan tersebut​ Solidaritas Media menggelar konferensi pers di Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Agustus 2026. Pertemuan ini menegaskan bahwa kerja jurnalistik memiliki perlindungan hukum yang jelas dan tidak boleh diberangus oleh tindakan di luar koridor hukum. Pertemuan in...