Global TV | KOTA BANDUNG – Ketua Satria NKRI, Suprapto Acil Gama, angkat bicara terkait polemik surat keterangan (suket), persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga munculnya wacana pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Ia menilai berbagai persoalan yang berkembang belakangan ini perlu dicermati secara objektif dan tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu.
Menurut Suprapto, selama ini tidak ada putusan hukum yang menyatakan Gibran terbukti melakukan korupsi maupun kejahatan lainnya.
"Mas Gibran tidak ada salah apa pun selama ini. Terkait suket, itu merupakan produk administrasi pemerintah, bukan produk pribadi Gibran. Jadi, jangan semua persoalan dibebankan kepada dirinya. Kalau memang ada persoalan, harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan," tegas Suprapto.
Ia juga mempertanyakan proses persidangan yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, Gibran seharusnya mendapatkan ruang yang adil untuk memberikan penjelasan dan pembelaan secara langsung terkait persoalan yang terus menjadi polemik publik.
Suprapto juga menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya terkesan diam menghadapi berbagai polemik yang menimpa wakil presidennya. Padahal, menurutnya, masyarakat masih mengingat bagaimana Prabowo berkali-kali menyampaikan keinginannya untuk berpasangan dengan Gibran dalam Pilpres 2024.
"Ketika membutuhkan Mas Gibran dalam kontestasi politik, Pak Prabowo begitu bersemangat menginginkan beliau menjadi pasangan. Tetapi sekarang, ketika Mas Gibran menghadapi berbagai persoalan dan tekanan politik, justru terkesan tidak ada pembelaan atau sikap yang tegas dari Presiden. Kami sangat menyayangkan hal tersebut," ungkapnya.
Lebih jauh, Suprapto menilai rangkaian persoalan mulai dari sidang di MK, persoalan legal standing dalam gugatan, hingga dinamika perkara di PTUN dan MA patut menjadi perhatian serius. Ia menduga terdapat kepentingan politik di balik rentetan peristiwa tersebut.
"Kami melihat ada rangkaian peristiwa yang patut dipertanyakan. Apakah ini murni persoalan hukum atau ada agenda politik yang lebih besar? Kami tidak ingin hukum dijadikan instrumen untuk menjatuhkan seseorang. Semua harus berjalan berdasarkan aturan, bukti, dan keadilan," ujarnya.
Suprapto juga menyayangkan sikap DPR RI terkait berkembangnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, DPR seharusnya lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta tidak mudah terseret dalam dinamika politik yang berpotensi memperkeruh situasi nasional.
"Kami menyayangkan apabila hak konstitusional DPR justru menjadi bagian dari pertarungan kepentingan politik.
Jangan sampai lembaga negara dijadikan alat untuk menekan atau menjatuhkan seseorang tanpa dasar yang kuat. Semua harus mengacu pada konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Suprapto Acil Gama menegaskan bahwa Satria NKRI akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari perjuangan menjaga keadilan, demokrasi, dan konstitusi.
"Ini bukan sekadar persoalan Gibran, tetapi bagaimana kita menjaga marwah hukum dan demokrasi Indonesia. Jangan sampai persoalan ini menjadi catatan buruk dalam sejarah bangsa kita. Hukum harus menjadi panglima, bukan alat kepentingan politik," pungkasnya.**
0 Komentar