Masyarakat BOGOR Berharap Dr Halim Darmawan, SH, MH, CLA, C,Med dapat Mensejahterakan Masyarakat Kota BOGOR

    


Bogor -  Pengacara kondang Dr.Halim Darmawan, S.H.,M.H resmi mendaftar sebagai bakal calon (Balon) Walikota Bogor melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bogor.



Halim Darmawan atau yang akrab disapa Kang HD mengatakan pendaftaran dirinya sebagai Balon Wali Kota Bogor diterima dengan baik oleh masing-masing  pengurus partai. Dalam prosesnya, lanjut Halim pendaftaran balon wali kota ini tanpa birokrasi yang rumit dan tanpa pembicaraan mengenai mahar atau kontribusi finansial. 



"Kedatangan saya ini menyerahkan kelengkapan berkas sebagai Balon Wali Kota Bogor. Saya mencalonkan diri untuk menjalankan amanah jika nanti dipercaya sebagai Wali Kota Bogor dan bisa menjalankan amanat sesuai dengan undang-undang," jelas Kang HD, beberapa waktu lalu.


Calon Walikota Bogor, Dr. Halim Darmawan, mengajak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusantara untuk aktif memberikan edukasi literasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat pedesaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat pedesaan lebih memahami hak-hak hukumnya dan mendapatkan akses bantuan hukum yang memadai.


Dr. Halim Darmawan menekankan bahwa bantuan hukum ini dapat diberikan secara pro bono (untuk kebaikan masyarakat) sesuai dengan kebijakan bantuan hukum yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.


“Melalui berbagai ketentuan hukum tersebut, negara berkewajiban menyiapkan advokat secara gratis untuk pencari keadilan, dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran bantuan hukum. Baik yang disediakan oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD),” ungkapnya melalui keterangan resminya kepada media.


Aturan terkait pemberian bantuan hukum ini tertuang dalam UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah No.42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung No.1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan kota bogor.


Menurutnya, jika terpilih sebagai Walikota Bogor, Dr. Halim Darmawan berencana untuk menerapkan beberapa kebijakan publik yang signifikan. Pertama, ia berencana menata kabel-kabel yang semrawut dan membahayakan dengan menerapkan sistem underground cable.


“Kabel-kabel yang malang melintang semrawut di pohon-pohon membahayakan pejalan kaki maupun kendaraan yang melintas. Melalui penerapan underground cable, lalu lintas pejalan kaki atau kendaraan akan lebih aman, dan kota Bogor akan terlihat lebih rapi dan indah di setiap jalannya,” ujarnya.


Dr. Halim Darmawan juga berkomitmen untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM. Ia juga menekankan pentingnya upaya preventif serta persuasif dalam mengatasi potensi penyalahgunaan wewenang atau perilaku koruptif yang dapat merugikan keuangan daerah Kota Bogor.


“Memberikan support penuh terhadap pelaku UMKM serta menekankan upaya preventif serta persuasif terhadap potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau perilaku koruptif,”paparnya.


Dengan berbagai kebijakan tersebut, Dr. Halim Darmawan Berharap dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Bogor dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, serta kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(Red).



.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JPU KPK DIMINTA SEGERA TETAPKAN STATUS TERSANGKA UTAMA TIPIKOR GEREJA KINGMILE 32 MIMIKA

Gambar
      Jakarta - Tersangka utama TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile 32 Mimika sudah memenuhi unsur Majelis Hakim Tipikor dan JPU KPK sudah harus menetapkan TERSANGKA DAN Terdakwa sehingga memberikan kepercayaan kinerja Penegakan Supermasi hukum yang adil kepada semua yang di jadikan terdakwa dalam kasus TIPIKOR gereja Kingmile 32 mimika  yang lagi di sidangkan para terdakwa yang bukan pejabat negara yang belum penuhi unsur pejabat negara agar meraka di jadikan terdakwa tanpa di sertai tersangka utama dalam kasus TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile32 Mimika yang menjadi perhatian publik saat ini .   Sidang lanjutan TIPIKOR gereja kingmile 32 Mimika, hari kamis 4 april 2024  di Pengadilan negeri TIPIKOR Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat yang menghadirkan Bupati Mimika EO sebagai saksi atas terdakwa Budiyanto wijaya walaupun dalam persidangan hari ini Bupati Mimika EO membantah semua yang di tuduhkan para terdakwa dan JPU KPK. Namun ada dua Hal Menarik dalam fakta persidangan yang harus
Baca selengkapnya

LP Buka Tutup, Kuasa Hukum Salah Satu Pemegang Saham. PT MSC, Advokat Salim Halim, SH,MH Akan Melaporkan Penyidik ke Propam Mabes Polri

Gambar
     Jakarta - Salah satu pemegang saham pada PT MSC, Ngariyanto melalui Tim Kuasa Hukumnya dari kantor Lawfirm Salim Halim & Partners berencana melayangkan dua laporan sekaligus kepada Kadiv Propam Mabes Polri. Laporan pertama terkait dengan perbuatan penyidik RS yang memerintahkan Auditor untuk melakukan Audit bulan Juni 2020, sedangkan dalam kesepakatan Rakor yang diaudit hanya bulan Maret, April dan Mei tahun 2020. "Untuk bulan Juni 2020, Terlapor berinisial DJ sudah mengatakan tidak ada laporan keuangan, namun Penyidik memerintahkan Auditor untuk melakukan Audit di bulan Juni 2020. Oleh karena itu, Penyidik diduga telah melakukan tindakan tidak Propessional dan cenderung memihak.," ujar Kuasa Hukum Salim Halim SH, dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (26/4/2024). Laporan kedua, kata Salim Halim, terkait dengan hasil RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2020 yaitu keputusan rapat memberhentikan karyawan dan membayar pesangon karyawan yang di PHK. An
Baca selengkapnya

Buntut Putusan. MKMK, TAPDK. Minta. MA Tarik. Anwar Usman

Gambar
    Jakarta - Gugatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terus berdatangan. Terbaru, gugatan diajukan ke MK oleh Tim Advokasi Penjaga Demokrasi dan Konstitusi (TAPDK).   Untuk diketahui, MK mengabulkan perkara yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru yang meminta perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di bawah 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan tersebut anggap cacat karena Ketua MK Anwar Usman diduga terlibat konflik kepentingan dengan pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut yakni Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anwar Usman merupakan paman Gibran. Putusan tersebut ditengarai memuluskan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pasangan Prabowo-Gibran pun telah mendaftar ke KPU. "Itu jelas ada kepentingan, seharusnya putusan ini tanpa ada kehadiran Anwar Usman. Kami minta MK memeriksa dan memutus kembali Putusan ini tanpa Ketua MK," kata kua
Baca selengkapnya