Advokat Yacob Rihwanto, SH, MH : Keterangan para saksi saksi bahwa tidak ada Rekayasa dan pengarahan Kliennya

 



 



 

Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  menggelar sidang kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus,  Kemayoran, Senin, 13 November 2023.


 Sidang Lanjutan kali ini. mendengarkan keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum (JPU).






 Kuasa Hukum Dirut Roni Aidil, Advokat Yacob Rihwanto,SH,MH Yakin Perkara Kliennya Tidak Ada Unsur Pengaturan dan Rekayasa,Tidak Ada Suap,   Akan Hadirkan Satu  Orang Saksi Ahli dan Saksi Meringankan Kliennya



Ketiga terdakwa dalam perkara dugaan suap ini adalah Komisaris Utama (Komut) PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama (Dirut) PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya dan Dirut PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil. Ketiga terdakwa ini diduga memberikan suap kepada mantan Kepala Basarnas MA Henri Alfiandi sebesar Rp11,4 miliar.


Perlu diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah melakukan pemeriksaan, ada 5 (lima) orang yang ditetapkan menjadi tersangka.


Para tersangka dibagi ke dalam kluster pemberi suap dan penerima suap. Berikut identitas para tersangka pemberi (Ditangani KPK) yakni Komut PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan, Dirut PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya dan Dirut PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.


Sementara, tersangka penerima (Ditangani Puspom TNI) yakni Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letnan Kolonel (Letkol) Afri Budi Cahyanto. Henri dan Afri diduga telah menerima suap Rp999,7 juta dari Mulsunadi dan Rp4,1 miliar dari Roni Aidil.

Selain itu, Henri dan Afri diduga telah menerima suap total Rp88,3 miliar dari sejumlah vendor sejak 2021 hingga 2023. .



Kuasa Hukum terdakwa Dirut PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil, Yacob Rihwanto,SH,MH mengatakan, dari keterangan saksi saksi tersebut yang paling pokok keterangannya bahwa 
 unsur suap sama sekali tidak bisa dibuktikan.
." Jadi tidak ada dana yang diberikan selama proyek-proyek ini berlangsung,” jelas Yacob Rihwanto, SH, MH dari kantor law firm Yakob Rihwanto and Partner yang beralamat di Hotel Oasis, Jakpus ini.


Ia menegaskan, artinya selesai bahwa semua sudah selesai baru ada dana yang dikeluarkan dan sifatnya adalah uang apresiasi. “Terkait dana non budgeter, menurut tafsiran saya, dana yang bukan berasal dari Pemerintah Republik Indonesia (RI). Artinya, dana yang diperoleh bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah RI,” ungkapnya.


Ia mengharapkan dengan keterangan saksi saksi bahwa tidak ada pengarahan, tidak ada pengaturan, dan dana yang diberikan adalah pasca proyek ini selesai. “Saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa apa yang disangkakan oleh JPU berkenaan dengan pasal 5 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor Nomor 31 tahun 1999 kepada terdakwa Roni Aidil, memberikan sesuatu atau janji dalam rangka memperoleh proyek-proyek ini, sama sekali tidak terbukti,”(red)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JPU KPK DIMINTA SEGERA TETAPKAN STATUS TERSANGKA UTAMA TIPIKOR GEREJA KINGMILE 32 MIMIKA

Gambar
      Jakarta - Tersangka utama TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile 32 Mimika sudah memenuhi unsur Majelis Hakim Tipikor dan JPU KPK sudah harus menetapkan TERSANGKA DAN Terdakwa sehingga memberikan kepercayaan kinerja Penegakan Supermasi hukum yang adil kepada semua yang di jadikan terdakwa dalam kasus TIPIKOR gereja Kingmile 32 mimika  yang lagi di sidangkan para terdakwa yang bukan pejabat negara yang belum penuhi unsur pejabat negara agar meraka di jadikan terdakwa tanpa di sertai tersangka utama dalam kasus TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile32 Mimika yang menjadi perhatian publik saat ini .   Sidang lanjutan TIPIKOR gereja kingmile 32 Mimika, hari kamis 4 april 2024  di Pengadilan negeri TIPIKOR Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat yang menghadirkan Bupati Mimika EO sebagai saksi atas terdakwa Budiyanto wijaya walaupun dalam persidangan hari ini Bupati Mimika EO membantah semua yang di tuduhkan para terdakwa dan JPU KPK. Namun ada dua Hal Menarik dalam fakta persidangan yang harus
Baca selengkapnya

LP Buka Tutup, Kuasa Hukum Salah Satu Pemegang Saham. PT MSC, Advokat Salim Halim, SH,MH Akan Melaporkan Penyidik ke Propam Mabes Polri

Gambar
     Jakarta - Salah satu pemegang saham pada PT MSC, Ngariyanto melalui Tim Kuasa Hukumnya dari kantor Lawfirm Salim Halim & Partners berencana melayangkan dua laporan sekaligus kepada Kadiv Propam Mabes Polri. Laporan pertama terkait dengan perbuatan penyidik RS yang memerintahkan Auditor untuk melakukan Audit bulan Juni 2020, sedangkan dalam kesepakatan Rakor yang diaudit hanya bulan Maret, April dan Mei tahun 2020. "Untuk bulan Juni 2020, Terlapor berinisial DJ sudah mengatakan tidak ada laporan keuangan, namun Penyidik memerintahkan Auditor untuk melakukan Audit di bulan Juni 2020. Oleh karena itu, Penyidik diduga telah melakukan tindakan tidak Propessional dan cenderung memihak.," ujar Kuasa Hukum Salim Halim SH, dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (26/4/2024). Laporan kedua, kata Salim Halim, terkait dengan hasil RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2020 yaitu keputusan rapat memberhentikan karyawan dan membayar pesangon karyawan yang di PHK. An
Baca selengkapnya

Buntut Putusan. MKMK, TAPDK. Minta. MA Tarik. Anwar Usman

Gambar
    Jakarta - Gugatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terus berdatangan. Terbaru, gugatan diajukan ke MK oleh Tim Advokasi Penjaga Demokrasi dan Konstitusi (TAPDK).   Untuk diketahui, MK mengabulkan perkara yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru yang meminta perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di bawah 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan tersebut anggap cacat karena Ketua MK Anwar Usman diduga terlibat konflik kepentingan dengan pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut yakni Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anwar Usman merupakan paman Gibran. Putusan tersebut ditengarai memuluskan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pasangan Prabowo-Gibran pun telah mendaftar ke KPU. "Itu jelas ada kepentingan, seharusnya putusan ini tanpa ada kehadiran Anwar Usman. Kami minta MK memeriksa dan memutus kembali Putusan ini tanpa Ketua MK," kata kua
Baca selengkapnya